maka Saya akan Mengembangkan Kebijakan Pendidikan Yang Demokratis dalam Teknologi Informasi.
Di era reformasi dan globalisasi, ada kecenderungan kekuasaan negara melemah di desak oleh kekuasaan ekonomi.Maraknya pembukaan program ekstensi atau non-reguler di Perguruan Tinggi Negeri ada kecenderungan untuk memperoleh dana ketimbang untuk demokratisasi pendidikan. Sehingga pendidikan semakin elitis. Membesarnya pemungutan biaya yang relatif tinggi tampaknya belum diikuti dengan peningkatan mutu pendidikan.Negara sebagai penanggung jawab utama pendidikan nasional seharusnya menyediakan fasilitas pendidikan yang realistik dan memadai. Pemerintah Indonesia sampai sekarang belum memiliki political will untuk memprioritaskan pendidikan untuk perbaikan ekonomi dan sumber daya manusia.
Padahal kondisi daerah di Indonesia dilihat dari sisi SDM-nya sangat kompleks. Maka tidak mengherankan apabila banyak terjadi kejanggalan, misalnya daerah yang SDA-nya tinggi tetapi SDM-nya rendah. Papua dapat dicontohkan dalam kasus ini. Kondisi ini semakin mempersulit mewujudkan pendidikan yang sangat baik dan SDM yang semakin merata di berbagai daerahKesenjangan di atas, apabila tidak segera dilakukan pembuatan kebijakan pendidikan yang jelas orientasinya dapat memicu disintegrasi. Orientasi kebijakan pendidikan yang diperkirakan dapat memperkuat integrasi nasional adalah meningkatkan mutu SDM dan pemerataannya di daerah. Pengembangan SDM menjadi kebutuhan mendesak, karena dibandingkan dengan negara tetangga masih sangat rendah.
Oleh karena itu ,daerah-daerah yang ada saya akan berikan keluasan untuk secara kreatif mengembangkan berbagai kebijakan teknis yang dianggap tepat dengan berpedoman pada mutu standar nasional dan memberikan suatu fasilitas-fasilitas yang memadai berupa komputer-komputer yang akan digunakan oleh berbagai Warga Negara Indonesia untuk kebutuhan SDM tepatnya diberbagai sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.Agar kebutuhan Pendidikan dan TI semakin meningkat di Negara INDONESIA….
Di era reformasi dan globalisasi, ada kecenderungan kekuasaan negara melemah di desak oleh kekuasaan ekonomi.Maraknya pembukaan program ekstensi atau non-reguler di Perguruan Tinggi Negeri ada kecenderungan untuk memperoleh dana ketimbang untuk demokratisasi pendidikan. Sehingga pendidikan semakin elitis. Membesarnya pemungutan biaya yang relatif tinggi tampaknya belum diikuti dengan peningkatan mutu pendidikan.Negara sebagai penanggung jawab utama pendidikan nasional seharusnya menyediakan fasilitas pendidikan yang realistik dan memadai. Pemerintah Indonesia sampai sekarang belum memiliki political will untuk memprioritaskan pendidikan untuk perbaikan ekonomi dan sumber daya manusia.
Padahal kondisi daerah di Indonesia dilihat dari sisi SDM-nya sangat kompleks. Maka tidak mengherankan apabila banyak terjadi kejanggalan, misalnya daerah yang SDA-nya tinggi tetapi SDM-nya rendah. Papua dapat dicontohkan dalam kasus ini. Kondisi ini semakin mempersulit mewujudkan pendidikan yang sangat baik dan SDM yang semakin merata di berbagai daerahKesenjangan di atas, apabila tidak segera dilakukan pembuatan kebijakan pendidikan yang jelas orientasinya dapat memicu disintegrasi. Orientasi kebijakan pendidikan yang diperkirakan dapat memperkuat integrasi nasional adalah meningkatkan mutu SDM dan pemerataannya di daerah. Pengembangan SDM menjadi kebutuhan mendesak, karena dibandingkan dengan negara tetangga masih sangat rendah.
Oleh karena itu ,daerah-daerah yang ada saya akan berikan keluasan untuk secara kreatif mengembangkan berbagai kebijakan teknis yang dianggap tepat dengan berpedoman pada mutu standar nasional dan memberikan suatu fasilitas-fasilitas yang memadai berupa komputer-komputer yang akan digunakan oleh berbagai Warga Negara Indonesia untuk kebutuhan SDM tepatnya diberbagai sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.Agar kebutuhan Pendidikan dan TI semakin meningkat di Negara INDONESIA….
Tidak ada komentar:
Posting Komentar